Senin (18/12/2017), Gedung Nusantara V Kompleks DPR/MPR dipadati oleh perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Sejumlah perempuan anggota Panwaslu se Indonesia, mahasiswi, praktisi pendidikan serta pejabat kenegaraan hadir berkumpul membicarakan soal perempuan. Terlihat judul dialognya “Sarasehan dan Rembuk Nasional Perempuan se-Indonesia: Merekam Dialog dan Suara Hati Perempuan Tentang Negara, Politik, dan Kesejahteraan”. Para srikandi berkumpul dan menyuarakan serta mendeklarasikan “Perempuan Tolak Politik Uang”.


Secara faktual, terlihat bahwa era keterbukaan informasi serta kompetisi seperti yang saat ini berlangsung sesungguhnya pelan-pelan telah memutus tali ikatan dengan norma tradisional yang lazimnya menempatkan perempuan dalam ranah domestik yang sempit. Kasur, Dapur dan Sumur adalah titik simbolik yang populer berhembus dimana masyarakat meletakkan perempuan begitu rupa hingga tak memiliki akses lebih luas untuk mengenyam dinamika sosial di luar rumah yang menjadi lokus jangkauannya. Saat ini, dogma tradisional tersebut tampaknya telah runtuh. Perempuan telah dengan mudah dapat mengakses pelbagai hal untuk meningkatkan taraf nilai kehidupannya. Gerakan perempuan untuk memiliki nilai setara dengan laki-laki memang masih menjadi perdebatan sengit, namun spirit untuk menghadirkan keadilan perlu untuk diapresiasi. Setidaknya era ini membuktikan bahwa perempuan punya suara, punya aspirasi dan punya ekspresi.

Keynote speaker pada acara ini diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, DIP. APLING, MA. Semula beliau dikabarkan sakit, namun karena begitu pentingnya acara ini bagi beliau, maka beliau memaksakan diri menghadiri acara ini, bahkan bersuara penuh semangat. Beliau menyampaikan bahwa posisinya sebagai menteri akan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk lebih maju di negara ini, bahkan di dunia, di mana beliau juga turut serta memberikan sumbangsih pemikiran tentang kemajuan kaum perempuan lewat Institusi internasional seperti PBB.

Prof. Dr. Syamsiah, M.Si, (Guru Besar Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI) sebagai narasumber pada acara sarasehan di atas menyatakan bahwa memang perempuan ditantang untuk menunjukkan kualitas dirinya dalam persaingan politik saat ini, dan tidak hanya bermodalkan paras wajah, nama besar genealogis (nasab), dan besaran modal, namun kapabilitas dirinya sehingga benar-benar mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin. Narasumber yang lain seperti Titi Anggraini dari Perludem menegaskan bahwa perempuan memiliki hak dan akses untuk berkontribusi dalam kancah perpolitikan nasional. Hal tersebut diindikasikan secara terbuka dengan adanya afirmatif action yang memberi peluang bagi keterwakilan kaum perempuan di segenap level jabatan lembaga publik. Sementara Ratna Dewi Pettalolo dan Evi Novida Ginting masing-masing sebagai anggota KPU dan Bawaslu menyampaikan ulasan betapa masih belum terpenuhinya kuota politik yang telah tersediauntuk perempuan, terlihat bahwa mereka berdua hanya sendiri sebagai perempuan di lembaganya masing-masing.


Kondisi yang berlangsung saat ini memang masih jauh dari harapan. Namun bagaimanapun situasinya, sarasehan dan dialog tersebut menegaskan sebuah spirit kaum perempuan untuk maju berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam acara ini juga Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI mendeklarasikan Pusat Studi Wanita yang hendak berfokus pada gerakan entrepreneurship perempuan guna menciptakan pribadi yang mandiri dan kompeten. Sekaligus juga dideklarasikan Lembaga Kajian Administrasi dan Kebijakan Publik “Center fo Public Policy Studies” (CPPS) Pascasarjana sebagai wahana penguatan gerakan intelektualisme kampus serta sebagai lembaga yang dapat memberi kontribusi akademik bagi keilmuan dan perubahan kebijakan publik. Lembaga ini bertujuan tujuan untuk melakukan dan mengevaluasi kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara dan pemerintahan Indonesia agar selalu selaras dengan tujuan utama Negara ini. Adapun hasil kajian tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kegiatan sarasehan ini berjalan penuh semangat dan hidmat. Hingga selesai kurang lebih pada jam 13.00 WIB.