S2.STIAMI : Jakarta, Dalam 17 poin rancangan pembangunan internasional yang dirumuskan dalam “Sustainable Development Goals” poin pertama adalah soal pengentasan kemiskinan End poverty in all its forms everywhere”. Hal ini diartikan bahwa problem terbesar dunia internasional adalah kemiskinan. Ditengarai bahwa pelbagai problem sosial yang muncul di seluruh dunia merupakan akibat dari kemiskinan. Dan hal serupa ditegaskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan bahwa “problem terbesar di Jakarta bukanlah soal Banjir dan Macet, tapi Kemiskinan. Bahkan kemiskinan di Jakarta adalah kemiskinan ekstrim yakni kemiskinan dalam polusi, kesempitan dan keterasingan”. Ungkapan tersebut disampaikannya saat mengisi kegiatan Seminar Pascasarjana Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI sebagai keynote speaker. Seminar tersebut mengambil tema “Penguatan Pajak Sebagai Pilar Utama APBN dala Mewujudkan Strategi Nasional Sustainability Development (Good Governance in Taxation)”.

Soal perpajakan, Anies menilai bukan sekedar sebuah ketercapaian target nominal, namun pajak harus benar-benar menjadi instrumen keadilan dan kesejahteraan social. Di samping itu pajak juga bagian dari rekayasa social yang diharapkan dapat mendorong terbentuknya sebuah perilaku disiplin dan taat hukum warga Negara. Karena secara teoritis pajak merupakan iuran suka rela warga Negara untuk Negara, hal ini sebagai bagian sumbangsih nasional untuk mewujudkan pembangunan.

Dalam sejumlah kebijakan perpajakannya kami Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Gubernur DKI Jakarta, yang mengeluarkan kebijakan bebas pajak untuk tempat tinggal para pejuang dan pendiri Bangsa yang masih dijadikan tempat tinggal dan tidak dijadikan sebagai tempat komersial. Dan Kami juga turut mengapresiasi kehendak Gubernur DKI Jakarta untuk mengkoreksi kebijakan pemotongan 50% untuk lapangan golf sebagai salah bentuk upaya pengukuhan keadilan di kota ini. Tentu keberanian ini diharapkan berlanjut pada lahirnya kebijakan-kebijakan lainnya yang mendorong terselenggaranya keadilan di kota ini.

Selanjutnya Profesor Gunadi sebagai pembicara berikutnya menegaskan bahwa “Peningkatan pajak harus melalui pembangunan struktur ekonomi”, dimana dalam hal ini pembangunan struktur ekonomi adalah peningkatan kekuatan daya beli masyarakat atau ekonomi masyarakat sendiri sehingga dapat memuluskan jalannya penerimaan pajak.

Problem sentral dalam isu perpajakan adalah soal kepatuhan. Terutama obyek pajak (Wajib pajak). Maka beberapa pendekatan dikemukakan oleh narasumber seperti Melakukan Cooperative Compliance dengan mengembangkan strategi kebudayaan (Cultural Behaviour) sebagai Soft Strategy yang melibatkan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat sebagai figur-figur tauladan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat soal pentingnya pajak sebagai bagian dari instrumen peningkatan ekonomi masyarakat sendiri. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Prof. Selo Soemardjan yang menegaskan bahwa terdapat tiga figur yang menjadi panutan bagi anak bangsa yaitu: 1) Orang Tua, 2) Guru, 3) Ratu. Ketiganya merupakan figur-figur yang memiliki pengaruh bagi perkembangan mental anak bangsa sehingga penguatan orientasi nilai ketiganya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat. Di samping itu juga tetap menggerakkan strategi kepatuhan dengan Hard

Strategy dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sementara hal ini sudah berjalan di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta, maka perlu ditingkatkan kembali relasi yang telah terbangun.

Kesadaran pajak amat sangat sentral dalam konteks makro ekonomi kita karena ia menjadi sumber pendapatan Negara yang cukup besar tercatat misalnya tahun 2017 Realisasi APBN sebesar 1.750,3 triliun, sedangkan realisasi peneriman dari perpajakan 1.498,9 triliun jadi penerimaan pajak menyumbang 85,6 % dari untuk APBN. Selanjutnya Realisasi APBN tahun 2018 sebesar 1.894,7 triliun sedangkan realisasinya peneriman dari perpajakan 1.618,1 triliun. Jadi penerimaan Pajak menyumbang 85,4 % dari untuk APBN. Rasio kepatuhan tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan dengan priode yang sama tahun 2017 (58,9%). Demikian disampaikan oleh Alwi A. Tjandra, yang juga sebagai pembicara dalam seminar nasional kali ini. Dia juga menegaskan bahwa PT Jasa Marga Tbk (JSMR) mencatat pendapatan Rp 3,273 triliun selama semester I-2012. Sebanyak Rp 2,69 trilun dikontribusikan dari pendapatan jalan tol. Tol Cawang-Tomang- Cengkareng, Jakarta-Cikampek, serta tol Purbaleunyi menjadi tiga besar penyumbang omzet Jasa Marga.

Seminar ini menjadi amat sangat penting tidak sekedar memperbincangkan problem perpajakan namun tindak lanjut untuk memberikan kontribusi pemikiran dan kerangka strategis untuk peningkatan pengelolaan pajak. Hal ini disampaikan Direktur Pascasarjana Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Dr. Taufan Maulamin, SE.,Akt.,MM dalam sambutannya pada seminar nasional ini, “Pascasarjana STIAMI dengan seminar ini hendak menginisiasi suatu perubahan paradigmatik dalam isu perpajakan yang juga hendak ditindaklanjuti dengan usulan strategis pengelolaan pajak dalam rangka ikut berkontribusi
bagi kesejahteraan masyarakat” demikian pungkasnya.

Seminar Nasional kali ini dihadiri oleh 4 pemateri, yaitu; Ibu Puspita Wulandari dari Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak, Kementerian Keuangan, Bapak Alwi A. Tjandra dari Ketua III Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Bapak Prof. Gunadi, M,Sc Guru Besar Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan Bapak Hadi Setiawan,SST. M.Acc dari Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal. Dengan moderator Prof. Syafri Nurmantu, M.Sc Guru Besar Institut STIAMI. (Rahman)