Sri Mulyani Klaim Pajak dari Penegakan Hukum Lampaui Target

Jakarta, CNN Indonesia — Penerimaan perpajakan dari aktivitas penegakan hukum (law enforcement) telah mencapai Rp 2,1 triliun atau 40 persen lebih tinggi dari target internal Kementerian Keuangan yang sebesar Rp 1,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka itu bukan akun tambahan terhadap penerimaan pajak, melainkan sudah disepakati ketika kementerian memetakan penerimaan negara tahun ini. Capaian terdiri dari penerimaan...
Read More

Indikator Pembayaran Pajak RI Turun, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Bank Dunia melaporkan kenaikan 19 peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia ?ke posisi 72 dari sebelumnya 91. Namun, salah satu indikator di dalam EoDB yang masih jeblok adalah pembayaran pajak (paying tax) yang turun 10 peringkat dari posisi 104 ke 114. Dari hasil survei Bank Dunia, ada empat indikator yang akhirnya menyebabkan peringkat pembayaran pajak...
Read More

Aspek Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Real Estat Dengan Skema KIK DIRE

Ortax.org, Salah satu kebijakan paket ekonomi tahap V yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu program Kontrak Investasi Kolektif Dana investasi Real Estate (KIK-DIRE). Kebijakan di sektor ini diberikan karena produk pasar modal Indonesia masih relatif terbatas, sehingga kapitalisasi Bursa Efek Indonesia relatif kecil dibanding negara-negara tetangga. Untuk itu perlu dikembangkan produk seperti KIK untuk Infrastruktur, KIK-DIRE dan sejenisnya yang sejalan dengan...
Read More

Perusahaan Bisa Bikin NPWP Melalui Notaris Mulai 1 November

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Ikatan Notaris Indonesia perihal kemudahan pendaftaran Wajib Pajak (WP) Badan melalui online. Dengan kerja sama tersebut, WP Badan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa membuatnya lewat notaris. Penandatanganan ini dilakukan antara Direktur Pajak (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris...
Read More

Kemenkeu Sebut Proses Reformasi Tarif Pajak Tersendat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) mengatakan, kemungkinan proses reformasi tarif pajak tersendat. Hal itu karena adanya perubahan waktu legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, saat ini pemerintah bersama DPR masih membahas revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan begitu bisa jadi UU Pajak Penghasilan (PPh)...
Read More