Jakarta – s2.stiami.ac.id – Meski secara umum dinilai sudah baik, para pakar berikut menyarankan pengayaan strategi kebijakan perpajakan era pandemi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pakar menilai, keringanan pajak yang ada telah diberikan adalah kebijakan yang baik, tetapi tidak cukup. “Insentif pajak tambahan harus dimasukkan ke dalam paket stimulus fiskal seperti:
penangguhan angsuran bulanan pajak penghasilan (dukungan arus kas), keringanan Pajak Penghasilan atas pengalihan kepemilikan properti yang nilainya kurang dari Rp1,5 miliar, serta pajak daerah tertentu termasuk Pajak Bumi dan Bangunan dan akuisisi untuk perumahan yang nilai propertinya kurang dari Rp 1,5 miliar. Juga, pengurangan pajak untuk Pajak Hotel dan Restoran”, kata Dr. Machfud Sidik, MSc, Mantan Dirjen Pajak yang kini menjadi Dosen Pascasarjana Institut Stiami dalam Seminar Nasional Online Seri Covid19, “Kebijakan Pajak Masa Covid19 dan Implikasinya ke Depan”, Jakarta, Jumat (15/5), pukul 13.00-15.00 WIB.

Dr. Machfud membandingkan stimulus fiskal di Indonesia dengan beberapa negara, antara lain Malaysia, Australia dan China. Di Australia misalnya, pemerintah negara bagian dan teritori juga mengumumkan paket-paket stimulus fiscal secara bersama-sama sebesar A$ 11,5 miliar (0,6 persen dari PDB). Stimulus ini. “Termasuk keringanan pajak gaji untuk bisnis dan bantuan untuk rumah tangga, seperti potongan tagihan listrik, pembayaran tunai untuk rumah tangga rentan, dan dukungan untuk kesehatan pengeluaran”, kata Dr. Machfud menjelaskan.

Seminar ini diadakan oleh Pascasarjana Institut STIAMI, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), dan Center for Public Policy Studies (CPPS). Dalam seminar yang diikuti lebih dari 800 orang ini, bertindak sebagai moderator adalah Dr. M. Agus Cholik, MM, Dosen Pascasarjana
Stiami. Hadir sebagai pembicara adalah Prof. Dr. Safri Nurmantu, (Guru Besar Perpajakan Institut STIAMI
dan Pendiri IKPI), Dr. Machfud Sidik, MSc (Mantan Dirjen Pajak, Dosen Pascasarjana Institut Stiami),
Darussalam, SE.Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax (Ketua Umum Tax Center Indonesia dan Partner DDTC),
Ajib Hamdani, SE (Ketua BPP HIPMI Bidang Keuangan dan Perbankan), Alwi A. Chandra, SE, SH, MM
(Ketua – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Departemen Litbang dan FGD).

Langkah Pemerintah Sudah Tepat Pembicara lainnya, Darussalam, Managing Partner DDTC, menilai langkah yang diambil Indonesia, sudah tepat. Selaras dengan lebih dari 130 negara lainnya, Indonesia menawarkan berbagai
instrumen pajak dalam membendung dampak Covid 19. Relaksasi yang diperkirakan akan memberi efek bagi pelebaran belanja perpajakan. Di saat bersamaan, perlambatan ekonomi turut berimplikasi kepada perlambatan penerimaan pajak. keduanya, diprediksi akan membuat penerimaan pajak pada 2019-2020 menjadi negatif.
“Publik, khususnya pelaku usaha, harus memahami skenario risiko fiskal jangka menengah. Relaksasi saat ini berimbas bagi pentingnya partisipasi pajak mereka di masa depan. Hal ini harus didukung oleh relaksasi pajak hingga derajat tertentu, jangan sampai stimulus pajak terkendala oleh persyaratan formal yang sulit dipenuhi”, kata Darussalam menjelaskan. Pengamanan penerimaan pajak, belajar dari pengalaman krisis 2008, penerimaan pajak dari jenis PPN adalah yang paling menurun. Oleh karena itu optimalisasinya tetap bisa dilakukan dan diperluas.”Misalnya, bagi transaksi perdagangan melalui sarana elektronik. Hal lain yang bisa dipertimbangkan adalah skema pemungutan pajak bagi pihak atau sektor yang memeroleh windfallgain di tengah pandemic”, kata Darussalam menawarkan solusi.

Darussalam pun menawarkan enam strategi jangka pendek perpajakan di era pandemi. Pertama, membangun narasi besar kepada publik bahwa pajak “hadir” dalam rangka menyelamatkan perekonomian dan peradaban Indonesia. Kedua, menjamin efektivitas relaksasi kebijakan pajak melalui relaksasi administrasi pajak. Jangan sampai stimulus pajak terkendala persyaratan formal. Ketiga, agenda Literasi Pajak. Keempat, menyusun peta jalan reformasi pajak ke depan. Kelima, mengumpulkan dan membangun database informasi sebagai alat untuk menguji kepatuhan di masa mendatang. Keenam, pengamanan penerimaan tahun berjalan.

Seminar Nasional ini juga disiarkan secara langsung di youtube https://www.youtube.com/PascasarjanaInstitutStiami